SUMENEP Lintasmadura.id– Di tengah beredarnya informasi yang menyesatkan mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., memberikan penegasan bahwa kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak memiliki kaitan sedikit pun dengan pendataan maupun penarikan pajak.
Menurutnya, munculnya isu tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan dapat menghambat kelancaran proses pendataan. Padahal, hasil sensus akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya tegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk kepentingan pajak. Informasi yang menyebutkan hal tersebut tidak benar. Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama BPS hanya ingin memperoleh data yang valid dan akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Bupati Fauzi saat memberikan keterangan di Sumenep, Kamis (2/7/2026).
Bupati menjelaskan, sensus tersebut dirancang untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pertanyaan yang diajukan kepada responden tidak hanya berkaitan dengan penghasilan atau kondisi keuangan, melainkan juga berbagai informasi lain yang dibutuhkan untuk memetakan potensi daerah dan tantangan pembangunan.
“Pendataan ini jauh lebih luas daripada sekadar menanyakan pendapatan. Informasi yang dihimpun akan menjadi gambaran utuh mengenai kondisi masyarakat sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus, Pemerintah Kabupaten Sumenep turut mengerahkan perangkat daerah hingga aparatur desa untuk mendampingi petugas BPS di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar proses pendataan berjalan lancar sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan sensus.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada BPS. Aparatur pemerintah hingga tingkat desa dilibatkan untuk membantu kelancaran pendataan, meskipun tidak seluruh petugas didampingi secara langsung. Yang terpenting, masyarakat merasa nyaman dan percaya saat memberikan data,” katanya.
Fauzi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap seluruh warga bersedia memberikan jawaban yang jujur dan terbuka karena kualitas data yang terkumpul akan menentukan ketepatan arah pembangunan di Kabupaten Sumenep.
“Kejujuran masyarakat sangat menentukan kualitas data yang kami peroleh. Semakin akurat data yang diberikan, semakin tepat pula program pembangunan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, jangan percaya pada isu-isu yang menyesatkan,” pungkasnya.
