SUMENEP Lintasmadura.id– Pemerintah menuntaskan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dan tahap II di Kabupaten Sumenep. Sepanjang dua tahap tersebut, dana sebesar Rp119,7 miliar telah disalurkan kepada puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat kurang mampu.
Meski penyaluran telah selesai, pemerintah mengingatkan bahwa status penerima bantuan sosial tidak bersifat tetap. Data penerima akan terus diperbarui berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep, Hairullah, memastikan seluruh proses penyaluran berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Penyaluran tahap I pada Mei dan tahap II pada Juni sudah selesai. Dana telah masuk ke rekening masing-masing penerima manfaat,” kata Hairullah, Minggu (5/7/2026).
Data Dinas Sosial P3A menunjukkan, pada penyaluran tahap I sebanyak 76.789 KPM menerima bantuan dengan total anggaran Rp62.774.475.000. Sementara pada tahap II, jumlah penerima tercatat 69.616 KPM dengan nilai bantuan mencapai Rp57.009.600.000.
Berkurangnya jumlah penerima pada tahap II, menurut Hairullah, bukan merupakan keputusan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa penetapan penerima sepenuhnya mengacu pada basis data nasional yang dikelola Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial dan diperbarui melalui pemeringkatan tingkat kesejahteraan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pemerintah daerah hanya menggunakan data tersebut. Jika ada dugaan data yang tidak sesuai di lapangan, kami melakukan verifikasi. Penentuan penerima berasal dari Pusdatin yang dipadankan dengan hasil pemeringkatan BPS berdasarkan kategori desil,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat yang merasa layak menerima bantuan atau menemukan penerima yang dinilai tidak tepat sasaran dapat mengajukan usulan maupun sanggahan melalui pemerintah desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam memastikan validitas data penerima bantuan sosial.
“Data awal berasal dari desa. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara maksimal. Semakin akurat data di tingkat desa, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan,” jelasnya.
Hairullah juga meluruskan anggapan bahwa PKH merupakan bantuan yang dapat diterima tanpa batas waktu. Pemerintah kini mengarahkan keluarga penerima yang kondisi ekonominya telah membaik untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Melalui program tersebut, penerima manfaat akan mendapatkan pendampingan dan dukungan dalam mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
“Saat ini penerima PKH yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan atau telah menjadi peserta selama lima tahun diarahkan mengikuti PPSE agar lebih mandiri. Pengecualian diberikan bagi penerima kategori lanjut usia,” tegas Hairullah.
Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat untuk aktif memperbarui data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi melalui pemerintah desa. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Dengan rampungnya penyaluran PKH tahap I dan II, pemerintah berharap bantuan ini tidak hanya menjadi penopang kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi pijakan bagi keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kemandirian ekonomi.
