SUMENEP Lintasmadura.id– Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh sektor pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (1/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Sumenep. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas aparatur agar mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga proses evaluasi.
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Dr. R. Abd. Rahman Riadi, SE., MM, menegaskan bahwa penerapan PUG bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, tetapi merupakan strategi pembangunan yang memastikan setiap kebijakan dapat memberikan manfaat secara setara bagi seluruh masyarakat.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya kewajiban administratif, melainkan upaya untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang terlaksana, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya kesenjangan.
Ia menilai bahwa penerapan perspektif gender sejak tahap perencanaan akan menghasilkan program yang lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Rahman Riadi juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan PUG agar pembangunan di Kabupaten Sumenep semakin berkualitas dan berkeadilan.
“Sinergi seluruh perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan. Dengan komitmen bersama, kita dapat menghadirkan pembangunan yang inklusif dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Selain meningkatkan pemahaman aparatur, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan program yang responsif gender serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh sehingga setiap kebijakan yang disusun benar-benar memberikan manfaat yang setara, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran dengan prinsip pembangunan yang responsif gender.
Menurutnya, kebijakan yang disusun berdasarkan analisis gender akan menghasilkan program pembangunan yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam menerapkannya,” jelas Arif Firmanto.
Kegiatan fasilitasi ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur serta sejumlah perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Sumenep kembali menegaskan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan, sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.
