SUMENEP, Lintasmadura.id – Upaya mengantisipasi potensi banjir terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) kini menggarap normalisasi dan rehabilitasi Sungai Patrean di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep.
Pekerjaan tersebut menyasar sejumlah bagian sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Selain mengembalikan kapasitas aliran air, proyek ini juga diarahkan untuk memperkuat tanggul agar lebih mampu menahan tekanan air saat debit meningkat.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Sumenep, Imam Yudikarna, ST., MM., mengatakan pekerjaan normalisasi mencakup pengerukan endapan lumpur serta rehabilitasi tanggul pada titik yang membutuhkan penguatan.
“Nilai kontraknya sebesar Rp765.016.000. Fokus pekerjaan pada pembersihan alur sungai dan penguatan struktur dinding penahan sepanjang kurang lebih 1.450 meter,” kata Imam saat dikonfirmasi.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan saat ini telah mencapai sekitar 50 persen.
Normalisasi Sungai Patrean dinilai penting karena aliran sungai tersebut berada di kawasan yang berbatasan dengan lahan produktif milik masyarakat. Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan berpotensi mengurangi daya tampung aliran, terutama ketika curah hujan meningkat.
Melalui proyek tersebut, Dinas PUTR berupaya mengembalikan fungsi aliran Sungai Patrean sekaligus memperkuat infrastruktur pengaman di sepanjang kawasan yang menjadi sasaran pekerjaan.
Imam memastikan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar pekerjaan berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
“Pengawasan terus dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Patrean juga diharapkan ikut menjaga keberlangsungan fungsi sungai. Warga diimbau tidak membuang sampah maupun material lain ke badan sungai yang dapat kembali menghambat aliran air.
Dengan normalisasi dan penguatan tanggul tersebut, pemerintah berharap kapasitas aliran Sungai Patrean dapat lebih optimal sehingga risiko luapan air yang berpotensi mengganggu aktivitas dan lahan pertanian warga dapat diminimalkan.
(Redaksi)
