SUMENEP, Lintasmadura.id — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mulai mempersiapkan rancangan pembangunan daerah untuk tahun 2027. Penyusunan tersebut dilakukan dengan mengacu pada RPJMD serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam proses perencanaan pembangunan. Karena itu, Pemkab Sumenep membuka sejumlah mekanisme agar aspirasi warga dapat masuk dalam agenda pembangunan daerah.
Salah satu jalurnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Aspirasi masyarakat juga dapat disampaikan melalui anggota DPRD Sumenep sesuai daerah pemilihan masing-masing. Berbagai masukan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan.
“Usulan itu dimulai dari tingkat paling bawah melalui Musrenbang desa. Selanjutnya, program yang diprioritaskan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Arif, Senin (6/7/2026).
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Bappeda mencatat sebanyak 208 usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang direncanakan untuk masuk dalam program pembangunan tahun mendatang.
Namun, seluruh usulan tersebut masih harus melalui proses verifikasi. Bappeda tengah menelaah setiap Pokir untuk memastikan kelayakan, prioritas, serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep.
Tahapan tersebut dilakukan sebelum program pembangunan ditetapkan, sehingga usulan yang nantinya masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah memiliki dasar perencanaan yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Arif menegaskan bahwa proses verifikasi juga bertujuan memastikan seluruh usulan tidak keluar dari arah kebijakan kepala daerah.
“Kami melakukan verifikasi untuk memastikan usulan tersebut selaras dengan visi dan misi Bupati Sumenep,” tegasnya.
Dengan mekanisme tersebut, Bappeda berharap perencanaan pembangunan 2027 dapat berlangsung lebih terarah, partisipatif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara proporsional, baik di kawasan daratan maupun kepulauan.
(redaksi)
