SUMENEP Lintasmadura.id— Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya memperkuat konektivitas transportasi laut sebagai salah satu kebutuhan penting masyarakat di wilayah kepulauan. Upaya tersebut dilakukan dengan mempererat koordinasi bersama pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH bersama sejumlah pejabat Pemkab Sumenep melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Perhubungan RI. Pertemuan itu menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus kebutuhan transportasi laut yang dihadapi masyarakat kepulauan.
Dalam audiensi tersebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan layanan penyeberangan dari kepulauan menuju daratan dan sebaliknya dapat berjalan secara lancar, aman, serta mampu mendukung mobilitas masyarakat.
“Banyak hal yang kita bicarakan dengan Kementerian Perhubungan, salah satunya berkaitan dengan aksesibilitas transportasi laut untuk menunjang mobilitas masyarakat,” kata Achmad Fauzi.
Ia menjelaskan, bagi masyarakat kepulauan, keberadaan transportasi laut memiliki posisi yang sangat strategis. Kapal dan jalur penyeberangan menjadi penghubung utama warga untuk mengakses berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan hingga aktivitas perdagangan dan perekonomian.
Karena itu, peningkatan aksesibilitas pelayaran dinilai tidak hanya berkaitan dengan sektor transportasi, tetapi juga menyangkut pemerataan pelayanan dan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
“Yang kedua, salah satunya berkaitan dengan aksesibilitas penyeberangan dari pelabuhan. Ini yang menjadi prioritas kita agar seluruh penyeberangan itu berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjawab persoalan konektivitas antarpulau. Menurutnya, kebutuhan masyarakat kepulauan harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi tidak terhambat akibat keterbatasan akses transportasi.
“Kita terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Ini menjadi bagian dari cara kita untuk melayani masyarakat di Kabupaten Sumenep, khususnya masyarakat kepulauan yang memang membutuhkan akses pelayaran,” tutur Achmad Fauzi.
Pemkab Sumenep berharap komunikasi yang dibangun dengan Kementerian Perhubungan dapat menghasilkan dukungan dan kebijakan yang lebih konkret bagi peningkatan pelayanan transportasi laut.
Achmad Fauzi menegaskan, masyarakat kepulauan membutuhkan koneksi yang baik dengan wilayah daratan. Kelancaran perjalanan laut akan memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sekaligus memperkuat hubungan antardaerah.
“Masyarakat di kepulauan membutuhkan akses pelayaran dari kepulauan ke daratan ataupun dari daratan ke kepulauan. Karena itu, kelancaran transportasi laut menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep Drs. Achmad Zulkarnain, MH; Kepala BKAD Sumenep Ir. Didik Wahyudi, MSI; Staf Ahli Bupati Hizbul Wathan, SH, MH; Joko Satrio; serta Kabag Humas dan Protokol Helmi.
Kehadiran jajaran terkait menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sumenep dalam mengawal kebutuhan transportasi masyarakat, terutama warga yang tinggal di pulau-pulau.
Bagi masyarakat kepulauan, transportasi laut merupakan akses vital menuju pusat pemerintahan, sekolah, rumah sakit, pasar dan berbagai fasilitas pelayanan lainnya. Oleh sebab itu, peningkatan konektivitas laut diharapkan mampu mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Pemkab Sumenep pun menargetkan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat terus berlanjut hingga menghasilkan solusi nyata terhadap berbagai kebutuhan transportasi laut, sehingga masyarakat kepulauan memperoleh pelayanan dan akses mobilitas yang semakin baik.
