SUMENEP, LINTASMADURA.ID — Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah daerah kini melakukan pendalaman terhadap aspek regulasi dan teknis sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Pilkades.
Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, menjelaskan bahwa e-voting menjadi salah satu alternatif mekanisme pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Meski demikian, mekanisme pemungutan suara secara manual tetap menjadi pilihan. Karena itu, pemerintah daerah belum menetapkan bahwa seluruh desa nantinya akan menggunakan sistem elektronik.
“Baik pemilihan secara manual maupun e-voting pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan pemimpin desa yang memiliki legitimasi dan diterima masyarakat,” ujar Achmad, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang tidak hanya berkaitan dengan perangkat teknologi, tetapi juga regulasi, sumber daya pelaksana, serta kondisi masing-masing desa.
Saat ini, DPMD Sumenep masih melakukan diskusi dan pendalaman mengenai berbagai kebutuhan tersebut. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami masih melakukan diskusi dan pendalaman terhadap persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting,” katanya.
Achmad menyebutkan, Pilkades di Kabupaten Sumenep direncanakan digelar sekitar Oktober hingga November 2027. Waktu persiapan yang masih cukup panjang akan dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyusun dan mematangkan berbagai kebutuhan sebelum tahapan Pilkades dimulai.
Salah satu fokus kajian adalah menentukan desa yang memiliki kesiapan untuk menerapkan sistem pemungutan suara elektronik. Artinya, e-voting belum otomatis diberlakukan di seluruh desa yang mengikuti Pilkades.
DPMD akan melihat kesiapan masing-masing desa sebelum menentukan mekanisme yang akan digunakan. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap seluruh proses persiapan dilakukan secara terukur dan hati-hati. Dengan demikian, baik mekanisme manual maupun e-voting nantinya dapat mendukung pelaksanaan Pilkades yang transparan, tertib, serta menghasilkan pemimpin desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.
