SUMENEP, lintasmadura.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya memperluas ruang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui pengaktifan kembali Program PosCurhat. Inisiatif yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep ini ditujukan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, persoalan yang dihadapi, hingga kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Keberadaan PosCurhat diharapkan membuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah semakin terbuka. Warga tidak hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Perempuan menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam program tersebut. Melalui PosCurhat, perempuan diharapkan memiliki ruang yang aman dan terbuka untuk menyampaikan berbagai kebutuhan maupun persoalan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, aspirasi yang muncul dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan agar kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Media ini juga menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan persoalan dan permasalahan yang terjadi kepada pemerintah. Setiap gagasan dan persoalan yang terjadi pasti akan ditindaklanjuti oleh Pemkab,” kata Arif, Kamis (13/8/2026).
Menurut dia, pengaktifan kembali PosCurhat juga berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
PosCurhat tidak hanya diarahkan sebagai tempat menampung keluhan masyarakat. Lebih jauh, fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat prinsip kesetaraan dan memastikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat turut diperhatikan dalam proses pembangunan.
“Media ini nanti akan tersedia di seluruh desa. Kami ingin menciptakan ruang yang nyaman dan adil untuk menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat, terutama perempuan,” ujarnya.
Arif mengakui, PosCurhat sebelumnya sudah pernah diterapkan di sejumlah desa di Sumenep. Namun, seiring waktu, keberadaan fasilitas tersebut tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
“PosCurhat pernah berjalan di sejumlah desa, tapi tidak aktif dalam perkembangannya. Oleh karena itu, kami rasa perlu untuk menghidupkan kembali fasilitas ini agar fungsinya dapat dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap revitalisasi PosCurhat dapat meningkatkan keberanian dan kepedulian masyarakat untuk ikut menyampaikan gagasan terkait pembangunan di lingkungannya.
Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh masukan yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya proses pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif.
“Kami berharap PosCurhat menjadi media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Sumenep yang lebih inklusif,” pungkas Arif.
