SIDOARJO Lintasmadura.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten paling timur di Pulau Madura itu sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut diserahkan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Selasa (26/05/2026), dan diterima langsung Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim SH MH bersama jajaran pejabat daerah.
Turut hadir mendampingi, Ketua DPRD Sumenep H Moh Zainal, Sekretaris Daerah Agus Dwi Saputra, Plt Inspektorat Didik Wahyudi, Plt Kepala BPKAD Dr Arif Firmanto, Sekretaris DPRD Yanuar Yudha Bachtiar, serta sejumlah perwakilan Inspektorat Kabupaten Sumenep.
Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan Pemkab Sumenep dalam menjaga sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai standar pemeriksaan BPK RI.
Bupati Sumenep Dr H Achmad Fauzi Wongsojudo SH MH menyebut raihan opini WTP ke-9 merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah dalam membangun pemerintahan yang profesional dan bersih.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah. Kami terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas agar anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati Fauzi.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Yang terpenting bukan hanya meraih penghargaan, tetapi bagaimana tata kelola keuangan ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati KH Imam Hasyim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian tersebut selama sembilan tahun berturut-turut.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sumenep kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut lahir dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat.
“Prestasi ini bukan hasil kerja individu, melainkan kerja bersama seluruh OPD, DPRD, dan dukungan masyarakat Sumenep,” tegasnya.
Pemkab Sumenep juga berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK RI sebagai bagian dari langkah evaluasi dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan capaian opini WTP kesembilan ini, Kabupaten Sumenep kembali memperkuat reputasinya sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang konsisten menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
