SUMENEP Lintasmadura.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep menilai angka pengangguran dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani bersama.
Meski secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumenep tahun 2026 terus menunjukkan tren penurunan, lulusan SMK justru masih mendominasi kelompok pencari kerja yang belum terserap secara optimal.
Kepala BPS Sumenep, Handoyo Wijoyo, mengatakan pendidikan kejuruan sejatinya dirancang untuk mencetak lulusan siap pakai sesuai kebutuhan dunia kerja. Namun realitas di lapangan memperlihatkan masih adanya ketimpangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.
“SMK itu memang diproyeksikan untuk melahirkan tenaga siap kerja. Karena itu, kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak,” ujar Handoyo Wijoyo, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, salah satu faktor utama yang memicu tingginya pengangguran lulusan SMK adalah belum selarasnya jurusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah. Ia menilai sejumlah program keahlian yang dibuka belum menyesuaikan perkembangan sektor usaha yang ada di Kabupaten Sumenep.
“Jangan sampai sekolah membuka jurusan yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sekolah, dan pelaku usaha agar kurikulum pendidikan kejuruan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, Handoyo juga memaparkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep secara umum mengalami perkembangan positif. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 tercatat berada di angka 1,64 persen.
Angka tersebut disebut terus mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 yang sempat menyebabkan kenaikan pengangguran beberapa tahun lalu.
“Trennya terus membaik. Setelah pandemi, angka pengangguran kembali turun secara bertahap,” jelasnya.
Perkembangan teknologi digital juga disebut menjadi salah satu faktor yang membantu masyarakat memperoleh pekerjaan maupun penghasilan tambahan. Saat ini, berbagai aktivitas ekonomi berbasis internet seperti jual beli online, kreator konten, hingga pekerjaan digital lainnya telah masuk dalam kategori bekerja menurut konsep statistik BPS.
“Selama seseorang memiliki aktivitas yang menghasilkan pendapatan, itu sudah masuk kategori bekerja,” terangnya.
Handoyo menjelaskan, pengangguran terbuka dihitung dari masyarakat usia 15 tahun ke atas yang siap bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Sedangkan pelajar, mahasiswa, maupun ibu rumah tangga yang tidak sedang mencari pekerjaan tidak termasuk dalam kategori pengangguran terbuka.
Meski angka pengangguran terus menurun, ia menekankan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerja, tetapi juga menyangkut kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang perlu dipikirkan juga apakah pekerjaan yang dimiliki masyarakat sudah mampu memberikan penghasilan yang layak,” tegasnya.
Ia menambahkan, BPS hanya bertugas menyajikan data statistik berdasarkan metodologi nasional, sementara langkah kebijakan dan solusi konkret perlu dirumuskan bersama oleh seluruh stakeholder terkait.
“Data kami sajikan sebagai bahan evaluasi. Sedangkan solusi dan kebijakan menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
